Bagaimana Kenaikan Pajak PBB Mempengaruhi Industri Pariwisata?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada pemilik properti atas nilai tanah dan bangunan yang mereka miliki. Pajak ini memiliki peran penting dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas publik di berbagai daerah. Namun, akhir-akhir ini, ada isu mengenai tarif pajak PBB yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 100%. Kenaikan ini membuat banyak kalangan, terutama pemilik properti dan pelaku industri pariwisata, merasa khawatir.

Bagi banyak orang, kenaikan pajak ini bukan hanya sekadar isu administratif, tetapi juga berdampak langsung pada keuangan pribadi maupun usaha mereka. Di sisi lain, bagi pemerintah, pajak PBB adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi andalan pendapatan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai tarif pajak PBB, alasan di balik kenaikan tarif, dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata, serta bagaimana solusi untuk menghadapinya.

Apa Itu Pajak PBB?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Pajak ini dibayar oleh pemilik properti berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nilai NJOP ini mencerminkan nilai pasar tanah dan bangunan, yang bisa berbeda di setiap daerah sesuai dengan faktor lokasi, perkembangan, dan kebijakan setempat.

Secara umum, pajak PBB terdiri dari dua jenis:

• Pajak Bumi (PBB Bumi): Pajak yang dikenakan atas tanah.
• Pajak Bangunan (PBB Bangunan): Pajak yang dikenakan atas bangunan yang ada di atas tanah tersebut.
  

PBB memiliki peran yang sangat vital dalam membantu pemerintah daerah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan layanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang utama.

Baca Juga: Pentingnya Menerapkan Pariwisata Keberlanjutan dalam Ekosistem Pariwisata Bahari Indonesia

Kenaikan Pajak PBB 100%

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa daerah di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan dalam tarif pajak PBB. Kenaikan tarif PBB yang mencapai 100% membuat banyak pemilik properti kaget dan terkejut, terutama bagi mereka yang memiliki lebih dari satu properti. Kenaikan ini bukanlah hal yang datang tiba-tiba, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Seperti yang terjadi di Pati dimana pajak PBB meningkat hingga 250%, yang kemudian memicu amarah rakyat. Kenaikan pajak ini juga terjadi di Jombang, dengan kenaikan PBB-P2 mencapai angka 1.202%.

Tak hanya di Pulau Jawa saja, kenaikan masif pajak tersebut juga terjadi di Bone, Sulawes Selatan yang mencapai 300%. Kemudian kenaikan juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat dimana kenaikan pajak PBB mencapai sekitar 1.000%. Lonjakan pajak PBB ini tentunya memberatkan rakyat dan menuai protes dimana-mana. Akan tetapi, kenaikan pajak PBB ini pada dasarnya dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Peningkatan Nilai Tanah dan Bangunan

Seiring berkembangnya suatu daerah, nilai properti pun meningkat. Kenaikan harga tanah dan bangunan di berbagai wilayah menyebabkan nilai NJOP juga meningkat. Dengan meningkatnya NJOP, otomatis tarif pajak PBB yang dikenakan pun mengalami peningkatan.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sering kali melakukan evaluasi ulang terhadap tarif pajak PBB yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perkembangan daerah setempat. Beberapa daerah meningkatkan tarif PBB untuk memperbaiki infrastruktur dan membiayai berbagai program pembangunan.

3. Kondisi Ekonomi Nasional

Fluktuasi ekonomi juga mempengaruhi kebijakan pajak daerah. Ketika ekonomi nasional tumbuh pesat, pemerintah daerah mungkin merasa perlu untuk meningkatkan pendapatan mereka guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Namun, meskipun kenaikan tarif PBB ini memiliki tujuan positif, dampaknya cukup besar, terutama bagi pemilik properti dan sektor usaha yang mengandalkan lokasi sebagai salah satu daya tarik utama. Ini yang kemudian memicu gelombang protes di berbagai daerah.

Baca Juga: Kiat-Kiat Menciptakan Ekosistem Pariwisata yang Kondusif 

Rakyat Menentang Kenaikan Pajak PBB

Tentu saja, kenaikan tarif pajak PBB tidak diterima begitu saja oleh masyarakat. Sebagian besar pemilik properti merasa keberatan dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan ini. Mereka menganggap bahwa kenaikan pajak ini akan semakin membebani mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan kenaikan biaya hidup lainnya.

Bagi pemilik properti di daerah perkotaan atau daerah yang sedang berkembang, kenaikan tarif pajak PBB bisa sangat membebani. Mereka harus membayar pajak yang lebih tinggi tanpa adanya jaminan peningkatan layanan publik yang signifikan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima.

Gelombang protes telah hadir di berbagai daerah untuk menentang kebijakan kenaikan pajak PBB ini. Seperti masyarakat Pati yang menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 kemarin. Warga menuntut Bupati Pati, Sudewo lengser dari jabatannya akibat arogansi dan kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat tersebut. Tak hanya di Pati, Cirebon juga menunjukkan protesnya dengan rencana menggelar demo tolak kenaikan PBB pada hari ini, 18 Agustus 2025. Banyak sektor merasa tertindas dan kesulitan akibat kebijakan kenaikan pajak yang masif tersebut. Lebih lanjut, kenaikan tarif pajak PBB juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada sektor usaha dan bisnis, khususnya yang berhubungan dengan properti dan pariwisata.

Baca Juga: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan Melalui Tour Leader Bersertifikat

Dampaknya terhadap Industri Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, termasuk perubahan tarif pajak PBB. Banyak pelaku industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata, yang bergantung pada properti dan tanah untuk menjalankan usaha mereka.

Kenaikan tarif pajak PBB bisa mempengaruhi biaya operasional usaha pariwisata. Misalnya, hotel yang terletak di daerah yang memiliki nilai tanah tinggi, otomatis akan terkena tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini bisa meningkatkan biaya operasional mereka, yang akhirnya memengaruhi harga layanan yang mereka tawarkan kepada wisatawan.

Di sisi lain, para pelaku industri pariwisata juga harus menghadapi kenyataan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi bisa mengurangi keuntungan mereka, bahkan memaksa mereka untuk menaikkan harga. Kondisi ini tentu tidak ideal, karena bisa membuat destinasi wisata menjadi lebih mahal dan kurang menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Selain itu, kenaikan tarif pajak PBB yang tinggi juga bisa mempengaruhi daya tarik investor di sektor pariwisata. Banyak investor yang mempertimbangkan biaya pajak sebagai salah satu faktor utama dalam mengambil keputusan investasi. Jika pajak PBB terlalu tinggi, investor mungkin akan enggan untuk menanamkan modal mereka di sektor ini, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri pariwisata di suatu daerah.

Baca Juga: Tips Pelaku Usaha Wisata dan Hospitality Menanggapi Polemik Royalti Musik

Menghadapi Tantangan Kenaikan Pajak PBB dengan Strategi Bisnis yang Tepat

Sebagai pemilik bisnis pariwisata, kenaikan tarif pajak PBB jelas menambah beban biaya. Untuk tetap bertahan dan berkembang, kamu perlu strategi yang efektif. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil.

1. Optimalisasi Pengelolaan Properti

Tingkatkan kualitas properti agar lebih menarik dan memberikan pengalaman lebih bagi pengunjung. Renovasi atau upgrade fasilitas yang ada untuk meningkatkan daya saing. Jika kualitas properti meningkat, kamu bisa menarik lebih banyak pelanggan meskipun biaya operasional naik.

2. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Jangan bergantung hanya pada satu sumber pendapatan. Pertimbangkan untuk menawarkan paket wisata, membuka restoran, atau menyewakan ruang yang tidak terpakai. Diversifikasi akan memberi aliran pendapatan tambahan untuk menutupi pajak yang lebih tinggi.

3. Pemanfaatan Teknologi

Gunakan sistem manajemen berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, dari pengelolaan inventaris hingga pelaporan pajak. Teknologi juga membantu memasarkan bisnis dengan biaya lebih rendah melalui media sosial dan aplikasi pemesanan.

4. Kolaborasi dengan Asosiasi Bisnis

Bangun hubungan baik dengan sosiasi bisnis untuk bersama sama mencari solusi menghadapi kenaikan pajak tersebut. Kolaborasi ini membuka peluang untuk berbagi informasi dan strategi mitigasi yang bisa membantu bisnis tetap untung.

5. Suarakan Protes ke Pemerintah

Jika tarif pajak PBB terlalu membebani bisnis, jangan ragu untuk menyuarakan protes kepada pemerintah. Gunakan saluran yang tepat untuk menyampaikan keluhan dan ajukan solusi konstruktif. Dialog yang baik dengan pemerintah dapat membuka peluang untuk menemukan jalan tengah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Solusi untuk Menanggulangi Dampak Kenaikan Pajak PBB

Info lebih lanjut, kamu dapat menghubungi:

• CS WhatsApp: +6285191630530
• Telp: (0274) 543 761
• Instagram: @jana_dharma_indonesia
• Email : [email protected]

Alamat Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Jana Dharma Indonesia:

Jl. Arimbi No.01, Kragilan, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta