DASAR HUKUM
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tetang Sertifikasi Kompetensi dan usaha di Bidang Pariwisata.
– ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals 2015.
– KEPMENAKER KEP/341/MEN/XII/2017 tentang Bidang Kepemanduan Wisata.
– KEPMENAKER KEP/55/MEN/III/2009 tentang Sektor Pariwisata Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader).
– KEPMENAKER KEP/58/MEN/V/2018 tentang Bidang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).
– KEPMENAKER KEP/46/MEN/III/2017 tentang Bidang Sante Par Aqua (SPA).

This Post Has One Comment

  1. Sepertinya bidang Pariwisata / perhotelan di Riau perlu mendapatkan pelatihan utk crew dan hotel itu sendiri , saya yakin mereka blm memiliki sertifikasi, sangat terlihat dan terasa dari pelayanan hotel2 tersebut.

Tinggalkan Balasan

The NuCaptcha API requires the PHP mcrypt module.